Ketua P2SP Tak Terlihat di Lokasi, Pekerja Diduga Tak Dilengkapi K3, Revitalisasi SDN Kedungwungu Dipertanyakan.




SUBANG — Pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di SD Negeri Kedungwungu, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, mulai mendapat sorotan.


Berdasarkan pantauan di lokasi pada Minggu, 20 September 2026, tidak terlihat Ketua maupun anggota Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) berada di lokasi pekerjaan renovasi sebagaimana tercantum dalam papan informasi proyek.


Padahal, dalam papan informasi disebutkan bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SD Negeri Kedungwungu, dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026 dan nilai bantuan tercantum sebesar Rp793.364.000. Waktu pelaksanaan disebutkan 120 hari kerja, mulai 4 Agustus hingga 31 Desember 2026.


Lebih lanjut, dari hasil pantauan visual terhadap para pekerja di lokasi, tidak terlihat penggunaan perlengkapan keselamatan kerja (K3) seperti helm keselamatan, rompi, maupun perlengkapan pelindung lainnya.


Kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja. 

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja seharusnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Pertanyaan publik kemudian mengarah pada fungsi pengawasan P2SP
. 

Jika panitia pembangunan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, Tidak ada di sekolah , bagaimana mekanisme pengawasan pekerjaan dan keselamatan para pekerja di lapangan apabila pengurus P2SP tidak berada di lokasi saat kegiatan berlangsung?.

Susunan S2SP.

1. Stiwattini s.pd
2. Rusjana
3. Teddy hans Oktaviandi, s.pd
4. Janjan Jamaludin
5. Tasrip 

Selain itu, perlu dipastikan apakah pelaksanaan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan RAB, spesifikasi teknis, jadwal pekerjaan, serta ketentuan keselamatan kerja yang menjadi bagian dari program revitalisasi tersebut.
Media meminta pihak SD Negeri Kedungwungu, Ketua P2SP, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, serta instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk pengawasan, penggunaan anggaran, kesesuaian pekerjaan dengan RAB, dan penerapan K3.
Pemberitaan ini merupakan hasil pantauan awal di lapangan. Pihak-pihak yang disebutkan tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang dan sesuai fakta.
Pertanyaan publik sederhana: siapa yang mengawasi pekerjaan, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan serta keselamatan pekerja berjalan sesuai ketentuan?
 
Penulis: Redaksi

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama