karawang— Sikap penolakan dan pembatasan akses informasi yang ditunjukkan Humas SMAN 2 Cikampek, Kabupaten Karawang, dinilai tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) .
Ketidakpatuhan ini terlihat ketika awak media hendak mengonfirmasi terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dan bantuan Revitalisasi yang bersumber dari APBN,
serta pelaksanaan kegiatan di sekolah lainnya. Alih-alih menerima klarifikasi, tim media justru dibatasi aksesnya, diarahkan hanya berbincang di ruang satpam, dan dilarang memasuki lingkungan sekolah.
Pihak Humas menyebutkan, informasi baru dapat disampaikan setelah ada hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasan ini dinilai tidak berdasar secara hukum, sebab UU KIP tidak mensyaratkan adanya hasil audit terlebih dahulu sebelum informasi disampaikan kepada publik.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, setiap badan publik —termasuk satuan pendidikan negeri— wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan . Sementara Pasal 9 mewajibkan lembaga pendidikan mengumumkan informasi kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan secara berkala .
Apabila ada kekeliruan atau kesalahpahaman terkait data anggaran, pihak sekolah justru seharusnya meluruskan secara terbuka. Sebaliknya, jika pengelolaan sudah sesuai aturan, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan masyarakat, bukan menutup diri.
Pasal 52 UU KIP juga mengatur sanksi: pihak yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SMAN 2 Cikampek belum memberikan tanggapan. Awak media mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti agar transparansi pengelolaan anggaran dapat dipulihkan.
(red)
Posting Komentar